PKBM: Peningkatan IPM atau Bisnis?
CIANJUR – Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Cianjur sangat besar. Tidak menutup kemungkinan dan patut diduga adanya manipulasi data peserta didik.
Direktur Trust to Democracy, Muhammad Fajar, jika melihat besaran DAK nonfisik BOP cukup menggiurkan. Paket A sebesar Rp. 1.310.000 per siswa, Paket B sebesar Rp.1.510.000 per siswa, dan Paket C sebesar Rp. 1.810.000 per siswa.
“DAK Nonfisik BOP Kesetaraan ini diduga seringkali dimanfaatkan oleh oknum penyelenggaraan pendidikan atau pengelola PKBM sebagai bisnis yang menggiurkan memperkaya diri,” kata Fajar, Minggu (21/7/2024).
Dalam hal ini, ungkap Fajar, oknum pengelola PKBM bisa memanipulasi data jumlah peserta didik (siswa) atau fiktif. Contohnya ada data yang ia temukan bahwa ada satu nama peserta didik kelas VIII berinisial SH terdaftar di dua PKBM.
“Jumlah PKBM terus bertambah dari tahun ke tahun. Tapi sayangnya diduga hanya sekedar bisnis untuk menyerap BOP dari APBN, tanpa memikirkan mutu pendidikan,” jelasnya.
Padahal, tegas dia, pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A (setara SD/MI), Program Paket B (setara SMP/MTs) , dan Program Paket C (setara SMA/MA), di mana program tersebut diutamakan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi atau bertempat tinggal di daerah-daerah khusus (daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah terisolir) yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
“Banyaknya jumlah PKBM di Cianjur patut kita curigai. Apakah memang Cianjur ini kekurangan sekolah formal? Penduduknya sangat miskin? Atau angka putus sekolahnya sangat tinggi?” bebernya.
Jika PKBM ini untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah (RLS) seharusnya ada peningkatan pada indeks pembangunan manusia (IPM). Faktanya, IPM Kabupaten Cianjur masih paling rendah di Provinsi Jawa Barat.
“Salah satu rendahnya IPM di Cianjur ini akibat RLS juga sangat rendah. Dan dengan banyak PKBM seharusnya IPM Cianjur meningkat,” tegasnya.
Fajar membeberkan, jika dilihat dari jumlah PKBM di Kabupaten Cianjur sebanyak 315 pusat kegiatan seharusnya bisa mendongkrak IPM. “Apalagi total alokasi dana BOP yang nilainya fantastis mencapai Rp 67,4 miliar,” pungkasnya.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informasi (PAUDNI) Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jajang Sutisna, mengakui jika banyaknya PKBM belum bisa mendongkrak IPM Cianjur. Namun, ia tidak setuju dengan pernyataan bahwa banyaknya PKBM dijadikan lahan bisnis.
“Jika untuk lahan bisnis itu tidak benar. Tapi kami akui masih banyak permasalahan di PKBM yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Oleh karenanya, kata dia, Disdikpora Kabupaten Cianjur akan melakukan verifikasi faktual atau cut off data pokok pendidikan (Dapodik) untuk memperketat persyaratan. Terlebih pihaknya juga akan memangkas PKBM yang tidak memadai setelah dilakukan verifikasi.
“Kami akan melakukan lagi verifikasi dan validasi peserta didik. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum masuk Dapodik,” jelasnya.(rmd)