Pemkab Fokus Bahas Bantuan Rp 500 Ribu Tunggu Hunian, Tapi Tidak Jelas Waktunya
CIANJUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyebutkan belum dapat memastikan waktu penyaluran bantuan senilai Rp 500 ribu sebagai uang tunggu hunian.
Hal tersebut diungkapkan, Juru Bicara (Jubir) Penanganan Bencana Pemkab Cianjur, Budhi Rahayu Toyib, saat dihubungi melalui telepon seluler.
“Kita saat ini sedang fokus membahas penyaluran bantuan uang Rp 500 ribu sebagai uang tunggu hunian, namun belum dapat dipastikan waktunya,” kata dia, Selasa (17/1/2023).
Bantuan senilai Rp 500 ribu bantuan dari BNPB tersebut, lanjut dia, akan diberikan kepada korban terdampak rumah rusak berat yang telah masuk dalam SK Bupati.
“Jadi bantuan itu baru akan diberikan yang telah masuk dalam SK Bupati yang di keluarkan dua tahap, dan tercatat ada sekitar 4 ribu data rumah rusak berat. Sedangkan sisanya akan disalurkan pada tahap ketiga,” ucapnya.
Budhi menjelaskan, untuk proses penyaluran dana bantuan tersebut akan langsung diberikan kepada warga terdampak melalui rekening yang telah tersedia.
“Saat ini uangnya sudah ada di rekening BPBD Kabupaten, namun sekarang kita masih dikoordinasikan terlebih dulu agar tepat sasaran,” katanya.
Dia menambahkan, seandainya uang senilai Rp 500 ribu tersebut tidak jadi disalurkan akan dikembalikan ke BNPB atau diberikan kepada Pemkab Cianjur untuk peruntuk lainya.
“Misalnya kalau tidak jadi pun itu bisa dikembalikan, atau masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk digunakan ke yang lainya,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Cianjur memutuskan untuk menunda bantuan uang senilai Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk membangun hunian darurat.
Juru Bicara (Jubir) Penanganan Bencana Pemkab Cianjur Budhi Rahayu Toyib mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama BNPB bantuan Rp 1 juta per KK ditunda.
“Bantuan program Rp 1 juta tersebut terpaksa kita tunda, karena kita khawatir terjadi tumpang tindih dengan program bantuan lainya,” katanya.
Saat ini lanjut dia, pihaknya saat ini tengah melakukan rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan intansi terkait, agar bantuannya tepat sasaran.
“Kita tidak mau ada masalah baru lagi ketika bantuan tersebut direalisasikan, sehingga kita masih akan melakukan rapat lagi supaya tepat penyuranya,” katanya.(nov)