Hasil Tangkapan Lobster dan Ikan Laut Tidak Masuk PAD

CIANJUR – Hasil tangkapan ikan laut dan lobster di wilayah Pantai Cianjur selatan belum menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur. Padahal, benih bening lobster (BBL) maupun lobster dewasa memiliki kualitas terbaik dan melimpah.

Maka, perlu adanya dorongan dari pemkab melalui eksekutif dan legislatif agar dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Selama ini urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 14.

“Potensi lautan Cianjur selatan sangat bagus. BBL dan lobster dewasa sangat melimpah, juga hasil tangkapan ikan laut lumayan banyak. Tapi hasilnya tidak masuk PAD,” kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Erwin Syafrudin, belum lama ini.

Erwin menjelaskan, sumber daya kelautan dibagi menjadi tiga kewenangan dalam pengelolaan. Di antaranya, pengelolaan laut ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil sumber daya laut dikelola provinsi termasuk Pengkalan Pendaratan Ikan (PPI), sedangkan kabupaten menangani kewenangan kenelayanan dan tempat pelelangan ikan (TPI).

“Tetapi tempat pelelangan ikan belum dimaksimalkan untuk sumber pendapatan daerah atau PAD. Dan semua jenis ikan hasil tangkapan laut reposisi pengelolaan kewenangan laut dari kabupaten ke provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, hasil tangkapan lobster dewasa bisa diekspor berbeda dengan BBL, hasil tangkapan hanya untuk budidaya dan penelitian tidak untuk diekspor.(rmd)