Dewan Sebut Anggaran DAU Infrastruktur Cianjur Dipangkas Puluhan Miliar, Dampak Efisiensi
CIANJUR – Kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 1/2025, berdampak terhadap berkurangnya anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Cianjur, terpaksa menghadapi pemangkasan anggaran sekitar Rp70 miliar yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Igun Hendra Gunawan kepada wartawan, Minggu 16 Februari 2025. Dia menyebut, informasi terakhir yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, bahwa untuk sementara anggaran infrastruktur dari DAU sekitar Rp70 miliar yang terpangkas.
“Secara keseluruhan, pembangunan Cianjur itu banyak yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, selain dari APBD kita. Dengan pemotongan kurang lebih Rp70 miliar dari Dinas PUTR, pasti sangat mempengaruhi secara signifikan,” katanya.
“Kecuali kalau memang nanti ada kebijakan lain bahwa akan disalurkan lagi (anggaran) oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk kegiatan yang lain,” sambung Igun.
Menurutnya, ada tiga kegiatan yang sudah dilakukan penayangan lelang harus berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Salah satunya terkait dengan pembangunan jalan.
“Jadi ada beberapa kegiatan yang salah satunya bersumber dari DAU itu yang terkait dengan infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUTR sekarang tidak bisa dilakukan. Salah satunya kemarin dari yang tiga itu, kalau gak salah pembangunan jalan. Jadi mereka (Dinas PUTR Cianjur) sekarang menunggu dulu petunjuk atau instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” kata Igun.
Dirinya pun meminta pemerintah daerah (pemda) agar harus mulai berhitung dan mempersiapkan diri terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur. Sambil, kata Igun, menunggu instruksi lebih lanjut terkait dana yang terkena efisiensi anggaran apakah akan dikembalikan lagi ke pos pembangunan atau ke yang lain.
“Karena (anggaran) fisik Rp70 miliar yang dari Dinas PUTR ini angka yang sangat besar, tentunya akan sangat mempengaruhi kemajuan percepatan pembangunan di Kabupaten Cianjur,” tegas wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar ini.
“Kami belum mengetahui dan dinas juga belum mengetahui apakah pemangkasan ini nanti akan kembali dalam bentuk yang lain ke dinas yang sama atau bagaimana, karena belum ada petunjuk lebih lanjut mengenai hal ini,” ujar Igun menambahkan.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, informasi yang diterima hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur sudah melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat.
“Sekarang tinggal dilakukan harmonisasi besaran-besarannya yang memang beberapa dinas mungkin belum sesuai dengan target efisiensi itu sendiri. Jadi kami masih menunggu putusan terakhir angkanya seperti apa, mana saja yang terkena efisiensi, yang kami tahu kan perjalanan dinas, atk, terus infrastruktur juga ada,” ucap Igun.