Pedagang Pasar Induk Cianjur Desak Penertiban Pasar Bayangan
Bewara Cianjur – Dewan Perwakilan Pedagang (DPP) Pasar Induk Cianjur menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak kepolisian, Selasa (12/8/2025), untuk mendesak penertiban pasar-pasar bayangan yang dinilai merugikan pedagang resmi.
Pertemuan di gelar di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, dihadiri perwakilan Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Satpol PP, Tenaga Ahli Bupati, DPMPTSP, serta kepolisian.
Ketua DPP Pasar Induk Cianjur, H. Acep Hidayat, mengatakan, kondisi pasar induk semakin terpuruk akibat maraknya pasar bayangan yang tidak berizin.
“Tujuan audiensi ini untuk menegaskan dan menuntut semua dinas terkait agar menjalankan tugas dan fungsinya menertibkan pasar-pasar bayangan yang bercarut-marut di Pasar Induk Cianjur. Daya beli dan kunjungan menurun, pedagang pun semakin berkurang,” kata dia kepada wartawan.
Acep menilai, pemerintah daerah terkesan membiarkan keberadaan pasar bayangan, seperti di Bojong Meron, meski tidak mengantongi izin. Padahal, katanya, saat relokasi pasar dulu disepakati semua pedagang ditempatkan di satu titik.
“Kami di pasar induk jelas berkewajiban menyetor PAD. Harus ada keberpihakan kepada pedagang resmi,” tegasnya.
Kepala Diskumdagin Kabupaten Cianjur, H. Dedi Supriadi, menuturkan aspirasi DPP Pasar Induk sudah ditindaklanjuti bersama Satpol PP, tenaga ahli bupati, perizinan, dan kepolisian.
“Semua sudah kami akomodir, dan perencanaan sudah disusun sesuai tupoksi masing-masing. Hasilnya akan kami sampaikan ke pimpinan untuk arahan lebih lanjut,” kata Dedi.
Plt Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, menambahkan, pihaknya akan melaporkan hasil pembahasan ke bupati sebelum memberikan keterangan lanjutan.
“Ini menyangkut teknis dan kebijakan, jadi harus dilaporkan terlebih dahulu,” ujarnya.