Ini Rekap Data Dugaan Korupsi DD Kades Sukaraharja: 201 Ekor Domba Lenyap hingga Pembangunan Jalan Lingkungan Ngasal

CIANJUR – Kepala Desa Sukaraharja, Ajuk, akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD). Adapun DD yang diduga diselewengkan terhitung pada 2022 hingga 2024.

Ketua Cianjur People Movement (Cepot) Ahmad Anwar alias Ebes, mengatakan, beberapa program fisik dan non-fisik awal Kades Ajuk menjabat 2022-2024 peruntukannya tidak sesuai sehingga diduga terjadi penyelewengan.

“Secara resmi kami akan membuat laporannya pada pekan depan,” kata dia, Sabtu (31/8/2024).

Kasus mencuat berawal dari dugaan korupsi program ketahanan pangan DD 2022 tahap II dan III pada pembelian 201 ekor domba senilai Rp 301.500.000 yang dibagi dua tahap. Pada tahap I rencana pembelian domba sebanyak 153 ekor dan tahap II pembelian domba sebanyak 48 ekor.

Namun realisasi pembelian hanya 110 ekor domba saja yang dibagikan ke tiga kedusunan. Itu pun ada dugaan mark-up harga pada pembelian domba per ekornya.

Pada perencanaan harga bibit (anakan) domba senilai Rp 1,5 juta per ekor, namun harga sebenarnya hanya Rp750 ribu per ekor. Sehingga ada selisih harga cukup fantastis yang diduga dapat merugikan negara mencapai Rp 219 juta.

“Seharusnya anggaran Rp301,5 juta ini dibelanjakan 201 ekor domba. Tapi hanya ada 110 ekor domba. Dan sekarang tidak ada 1 ekor pun domba, yang juga diduga sebagian dijual,” ungkapnya.

Masih kasus dugaan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2023, yakni pembelian 10 ekor sapi berikut kandang senilai Rp230 juta. Namun realisasi hanya 9 ekor sapi dan saat ini hanya tersisa 4 ekor sapi saja.

Kuat dugaan 3 ekor sapi dijual oleh pengelolaan dan dua ekor sapi mati, satu ekor sapi mati kerena penyakit dan satu ekornya disembelih. Dan 30 persen anggaran digunakan untuk pembangunan kandang.

“Pada program non-fisik saja negara diduga rugi hingga ratusan juta rupiah akibat dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan Kades Ajuk,” tegasnya.

Selain itu, kata Ebes, dugaan korupsi program fisik pada dana desa. Seperti dugaan penyelewengan dana pembangunan posyandu, rehab dapur desa dari bantuan provinsi (Banprov), pembangunan jalan lingkungan TA 2023 yang mencapai Rp500 juta, hingga pengelolaan BUMDes.

Pembangunan Posyandu Kampung Pasirwaru Rp25 juta yang dikerjakan asal-asalan, rehab dapur desa dengan anggaran Rp81 juta yang dikerjakan pihak ketiga senilai Rp35 juta, dan penghasilan BUMDes senilai Rp162 juta tidak pernah masuk ke APBDes di tahun 2023.

“Ada juga mata anggaran pemiliharaan BUMDesma senilai Rp50 juta, namun tidak diketahui peruntukan dan realisasinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukaraharja, Ajuk, membantah terlibat dalam kasus dugaan jual beli sapi pada program ketahanan pangan 2023. Ia mengaku tidak mengetahui jika pengelolaan telah menjual 3 ekor sapi tersebut.

“Tapi saya sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, bahwa benar pengelolaan atas nama Anwar Munawar telah menjual 3 ekor sapi itu dan katanya akan diganti,” tutur Ajuk saat dihubungi melalui telepon seluler.

Disinggung adanya dugaan korupsi DD dari pembangunan jalan lingkungan hingga dugaan penyelewengan dana pengelolaan BUMDes, Kades Ajuk enggan menjawab.

Pihaknya akan menjelaskan jika wawancara secara tatap muka. Namun hampir sepekan Kades Sukaraharja tidak bisa ditemui dan seakan terus menghindar. (rmd)

Data Dugaan Penyelewengan dan Tindak Pidana Korupsi:​

1. Ketahanan Pangan TA 2022 pembelian bibit domba 201 ekor Rp 301.500.000.

2. Ketahanan Pangan TA 2023 pembelian 10 ekor sapi dan pembangunan kandang Rp 230.000.000.

3. Pembangunan jalan lingkungan/gang mencapai Rp 500 juta:

• ​Pembuatan jalan Pasirlayung Rp 85.12.000 (2023).
• Jalan tambat beton Kampung Merdika Rp 32.190.000 (2022).
• ​Pembuatan jalan Gang Pasirwaru Rp 128.890.000 (2023).
  ​Pembuatan jalan Gang Pasirgede Rp 45.983.000 (2023).
• ​Pembuatan jalan Gang Pasirlaos Rp 45.983.000 (2023).
• ​Pembuatan jalan Gang Keboncarang Rp 29.290.000 (2024).
• ​Pembangunan jalan gang hotmix Kampung Citapen Rp 50.280.000 (2024).

4. Rahab dapur desa (Banprov) Rp 81 juta
5. Penghasilan BUMDes Rp162 juta.
6. Anggaran pemeliharaan BUMDesma Rp 50 juta.
7. Pembangunan Posyandu Pasirwaru Rp 25 juta.
8.  TPT Pasirwaru Blok Neplak Rp 141.100.000 tahap I TA 2024.