Disdikpora Tunggu Regulasi Pusat, Sebut Penerapan Akan Bertahap Sesuai Kesiapan Sekolah

Bewaracianjur.com– Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi kebijakan nasional mengenai penerapan Bahasa Portugis sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan bahwa penyesuaian kurikulum di daerah akan dilakukan jika kebijakan tersebut resmi diimplementasikan secara nasional.

“Jika kebijakan tersebut diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, tentu kami akan menyesuaikan. Namun, penerapan mata pelajaran baru seperti Bahasa Portugis harus disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka dan regulasi yang berlaku,” ujar Ruhli di Cianjur, Jum’at (31/10/2025).

Ruhli menekankan bahwa penerapan Bahasa Portugis di tingkat lokal harus dilakukan dengan perencanaan matang, terutama terkait status mata pelajaran dan kesiapan sekolah. Ia mencontohkan, saat ini beberapa sekolah di Cianjur telah memiliki mata pelajaran bahasa asing tambahan melalui skema muatan lokal (Mulok), seperti Bahasa Arab di sekolah berbasis pesantren.

“Jika ditetapkan sebagai Mulok, penerapannya akan disesuaikan dengan zonasi dan kesiapan sekolah, tidak harus seragam di seluruh wilayah. Penerapan akan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya di masing-masing sekolah,” katanya.

Menurut Ruhli, Disdikpora akan fokus pada tiga hal utama sebelum implementasi, regulasi yang jelas, sosialisasi mendalam, dan penyediaan tenaga pendidik yang kompeten.

“Kami perlu memastikan ada regulasi yang jelas, pelatihan guru, dan kesiapan sumber daya. Jadi semuanya harus dilakukan bertahap agar implementasinya berjalan efektif,” pungkas Ruhli.

Sikap Disdikpora Cianjur ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyambut kebijakan pusat yang strategis namun memerlukan penyesuaian teknis dan anggaran yang signifikan di lapangan.(Red)