Bewaracianjur – Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) serta Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP), Selasa 16 Desember 2025.
Rapat yang digelar dua sesi di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Cianjur tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II, Aziz Muslim dengan agenda Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Ekspose kegiatan Tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur, Aziz Muslim, mengatakan, terdapat sejumlah kegiatan yang menjadi evaluasi pihaknya. Diantaranya berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Cianjur mengenai pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang dianggap tumpang tindih karena ada dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Kita dari kabupaten, saya menyarankan (bantuan alsintan,red) menyisir kepada para petani atau kelompok petani yang memang tidak tersentuh oleh program pusat dan provinsi agar impelementasi dari Sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terealisasi,” katanya usai RDP kepada Wartawan
Jadi kalau hanya sifatnya itu lagi, itu lagi (yang dapat bantuan,red), masyarakat Cianjur juga banyak mereka yang sampai hari ini tidak pernah tersentuh oleh program mempunyai hak yang sama. Misal bantuan alsintan, termasuk program lainnya,” sambung Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Tak hanya itu, Komisi II juga mendorong pihak dinas untuk berkolaborasi dalam mengembangkan urusan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. Termasuk juga bagaimana agar bantuan alsintan bisa tepat sasaran dan tepat guna kepada petani yang benar-benar membutuhkan.
“Karena masih banyak juga kalau kita lihat di bawah, mereka (petani,red) sebenarnya yang dibutuhkan itu alat ini, tapi menerima bantuan alat ini, artinya tidak tepat guna. Lalu terkait tepat sasaran, sebenarnya yang benar-benar petani dan membutuhkan itu, tapi yang dapat lain,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Komisi II pada saat RDP mengevaluasi mengenai keberadaan UPTD Pengembangan Ternak Ruminansia Cianjur (PTRC) di Kecamatan Agrabinta.
“Pernah kita turun ke lapangan dua bulan yang lalu, Ruminansia dalam perspektif kita juga tidak efektif. Hanya ada beberapa ekor sapi yang dikembangkan, hanya 23 ekor. Tapi operasional untuk menghidupi itu juga cukup luar biasa besar anggarannya, pengadaan pakan, pupuk dan sebagainya,” papar Aziz.
“Apalagi kalau dikaitkan dengan pengelolaannya, meski ASN mereka, tapi kan akan lebih efektif kalau ASN tersebut ditugaskan di ruang lain, daripada ditugaskan di Ruminansia,” sambungnya.
Aziz berharap sektor peternakan tidak dianggap sebelah mata, dan harus harus benar-benar menjadi prioritas.
“Anggarannya dibesarkan lagi, apalagi kalau kita melihat pada program MBG (makan bergizi gratis) hari ini, kebutuhan hari ini itukan salah satu yang mendominasi ada telur dan daging. Dinas Peternakan ini maksud saya itu mampu menangkap peluang itu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat bisa dibantu misalkan melalui program ayam petelur, dan bisa menjadi peluang usaha.
“Hasil telurnya dikirim ke MBG, karena selama ini sejauh pemantauan kita SPPG-SPPG ini masih banyak mereka dapat suplai bahan baku dari luar Kabupaten Cianjur. Misal telur dari Bogor, Sukabumi kadang dari Purwakarta. Kenapa tidak memanfaatkan ruang itu, program-program itu difokuskan disentralkan,” tegas Aziz.